MWC 2022, Menkominfo luncurkan tata kelola data global
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate memaparkan misi Indonesia dalam mempromosikan global data stewardship pada ajang Mobile World Congress atau MWC 2022 di Digital Economy Working Group atau DEWG G20 Forum.
Menkominfo menjelaskan pada acara MWC 2022 yang digelar di Barcelona betapa pentingnya sebuah negara memiliki landasan kepercayaan yang kuat sebagai penegak arus data lintas batas dan arus bebas.
Table of Contents
MWC 2022, Menkominfo luncurkan tata kelola data global
Baca juga:
– Menkominfo: Perangkat 4G dan 5G wajib TKDN 35 persen
– Menkominfo memastikan data pengguna eHAC aman di PeduliLinden
– Menkominfo: Masyarakat tidak ikut menyebarluaskan konten terkait bom bunuh diri di Makassar
– Menkominfo: 12.548 desa di Indonesia belum terjangkau jaringan 4G
“Sangat penting bahwa suatu negara memiliki fondasi kepercayaan yang kuat
sebagai prasyarat pelaksanaan aliran data lintas batas dan aliran data yang bebas. Penggunaan trafik data lintas batas secara tepat diharapkan dapat mempercepat kontribusinya terhadap perekonomian dunia,” jelas Plate dalam sesi GSMA Ministerial Program Strategies for Energizing the Data Economy, dikutip Kamis (3/3/2022).
Di masa pandemi COVID-19, data khususnya di ruang digital berperan penting dalam berinovasi mengembangkan ekspansi bisnis dan solusi pemulihan akibat pandemi.
Johnny G.Plate mencatat bahwa implementasi aliran data lintas batas memiliki tantangan
tersendiri tidak hanya di Indonesia tetapi juga dunia.
Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia dengan percaya diri menekankan isu aliran data lintas batas dan aliran data yang bebas untuk menunjukkan pentingnya peran data dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital.
“Selain itu, keamanan dan kedaulatan data masing-masing negara juga harus dihormati, dengan prinsip transparansi, legitimasi, keadilan, dan timbal balik yang utama,” jelas Plate.
Didukung oleh GliaStudio
Di bawah kepresidenan G20 Indonesia, diharapkan solusi pengelolaan data akan mengikuti prinsip bahwa transfer data lintas batas harus sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku.
Dengan demikian, legitimasi kerjasama dan kerjasama antar negara akan tetap berjalan dengan baik dan terhindar dari perasaan tidak nyaman.
“Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia menerapkan empat pilar aliran data lintas batas dan aliran data bebas dengan kepercayaan, yaitu legalitas, keadilan, transparansi, dan timbal balik,” kata Plate.
Mengutip temuan studi oleh Information Technology and Innovation Foundation, Johnny G.Plate menjelaskan empat prinsip penerapan Kebijakan Data Aliran Bebas dengan Kepercayaan kepada audiens di MWC 2022.
Ia yakin, keempat prinsip tersebut akan masuk dalam pembahasan isu-isu prioritas pada Digital Economy Working Group (DEWG) yang dipimpin Indonesia tahun ini.
“Pertama, pihak yang mengumpulkan data harus bertanggung jawab dan akuntabel untuk mengelola, menyimpan, mengolah, dan membagikan data yang dikumpulkan,” katanya.
Kedua, setiap negara harus menerapkan mekanisme yang direvisi dan diperbarui untuk mengelola akses data lintas batas untuk tujuan penegakan hukum.
Ketiga, negara harus memiliki tanggung jawab untuk menghentikan aliran data yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terakhir, dalam rekomendasi keempat laporan studi berjudul “Principles and Guidelines for the Free Flow of Data with Trust” pada tahun 2021, Johnny menyatakan bahwa negara harus mendukung peran enkripsi dalam mengamankan aliran data dan teknologi digital.
“Indonesia akan memfasilitasi diskusi tentang masalah ini untuk mencapai definisi umum yang jelas tentang kepercayaan dan prinsip-prinsip umum untuk kegiatan aliran data lintas batas, yang nilainya akan diterapkan pada tingkat praktis,” katanya.
Selama kepresidenan G20 Indonesia, Menteri Plate menyatakan bahwa inisiatif tersebut akan membahas poin-poin penting dari kesamaan pemetaan dalam pendekatan regulasi untuk transfer data lintas batas yang dikembangkan oleh mantan Presiden Italia.
Sebagai komitmen untuk mendorong agenda transformasi digital Indonesia, kebijakan arus lalu lintas merupakan bagian dari fokus pemerintah Indonesia untuk mencapai penatagunaan data yang kuat.
“SAYA
Baca Juga :
https://indonesiamembangun.id
https://daftarkampunginggris.id
https://iainmataram.ac.id
https://festivallembahbaliem.id
https://p4s-pertanian.id